TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut ada perbedaan kualitas pembahasan ekonomi dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 ketimbang sebelumnya pada 2014. Meskipun kandidat presiden yang bertarung pada dua pemilu tersebut masih sama, yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi melawan sang penantang, Prabowo Subianto.
BACA: Dewan Pers: Banyak Media Tak Berimbang dalam Pemberitaan Pemilu
"Pemilu ini akan lebih berkualitas dalam bahasan ekonomi karena kali ini temanya berbeda," ujar Yunarto di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.
Pada 2014 lalu, ujar Yunarto, Jokowi dan Prabowo aalah pendatang baru yang berlaga di pemilihan presiden. Sehingga, saat itu tema yang dikedepankan adalah personal branding dua kandidat. "Jadi serangannya terhadap pribadi calon, seperti isu komunis, PKI, atau penculik aktivis, dan sangat minim perdebatan soal kebijakan," tutur dia.
Sementara, pada pemilu kali ini, tema yang diangkat adalah menguji dan mengevaluasi kebijakan inkumben. Artinya, kalau inkumben dianggap bagus maka berpeluang terpilih kembali, sementara kalau dinilai jelek, sang inkumben tidak bakal terpilih lagi.
"Sehingga kalau ada serangan negatif campaign itu masih bisa dipertanggungjawabkan dan mulai masuk ke kebijakan ekonomi," kata Yunarto. "Misalnya masuk ke topik-topik berkualitas seperti rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto, garis kemiskinan, sampai yang kurang berkualitas seperti tempe setipis ATM."
Yang terpenting, dalam pemilu kali ini kedua belah kubu, menurut Yunarto, akan lebih banyak berbicara sial kebijakan ekonomi dan mengevaluasi kebijakan. Oleh karena itu, ia merasa pemilu kali ini akan lebih kaya dan berguna terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat umum. "Saya percaya akan ada peningkatan kualitas termasuk soal wacana-wacana perdebatan yang akan muncul pada debat resmi atau masa kampanye yang panjang," ujar dia.
Kendati demikian, Yunarto Wijaya menyebut pelaku pasar mengambil posisi wait and see lebih lama pada Pemilihan Umum 2019 ketimbang pada perhelatan serupa periode-periode sebelumnya. Perilaku pasar tersebut disebabkan oleh masa kampanye yang lebih lama pada perhelatan kali ini ketimbang sebelumnya.
"Karena kali ini masa kampanye terlama, hingga enam bulan," ujar Yunarto. Masa Kampanye Pemilu 2019 dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, masa kampanye tidak selama itu lantaran terbagi dua pemilihan umum, yaitu Pemilihan Legislator dan Pemilihan Presiden.
Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi menyebut respons pasar nantinya akan ditentukan oleh visi dan misi para kandidat tentang perekonomian. Sebab, dua hal tersebutlah yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada perkembangan pasar. "Apakah akan sama atau berbeda akan kita lihat, termasuk bagaimana jalannya dan bagaimana rencananya akan kita perhatikan," kata dia.
Baca berita tentang Pemilu 2019 lainnya di Tempo.co.
